Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- APBD merupakan salah satu instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program dan proyek pendukung kesejahteraan rakyat.

Perannya bukan sekadar alat keuangan saja, tetapi juga menjadi fondasi untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang ada di sebuah wilayah.

Tahun ini di Kalimantan Timur (Kaltim), APBD mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dari prediksi awal diperkirakan sekitar Rp14 triliun saja, anggaran justru melonjak menjadi angka Rp25 triliun.

Peningkatan yang mencolok ini mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin.

"Saya memberikan apresiasi pada pemerintah atas kinerjanya selama ini dalam meningkatkan pendapatan struktur APBD," ujarnya.

Namun dibalik lonjakan anggaran yang cukup mengesankan ini, politikus Golkar itu merasa, ada beberapa tantangan yang perlu disikapi dengan serius. Yakni, indikator-indikator yang belum terpenuhi sesuai dengan RPJMD.

"Sejumlah isu krusial, seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan partisipasi anak-anak di Kaltim yang rendah, masih menjadi permasalahan yang belum berhasil untuk diselesaikan," ungkapnya.

Salah satu isu krusial lainnya adalah tingginya angka putus sekolah, terutama di tingkat SMA dan SMK. Diperkirakan pria kelahiran 1978 ini, ada sekitar 5 ribu siswa di Bumi Mulawarman yang memutuskan pendidikan di usia remaja

Hal ini menunjukkan, masih diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Kaltim.

Atas dasar itu, besar harapannya agar APBD yang begitu besar ini akan digunakan secara efisien dan efektif untuk menangani isu-isu krusial tersebut.

"Meskipun APBD bertambah besar, jika tidak digunakan dengan tepat dan sebaik mungkin, maka masalah-masalah yang ada di Kaltim mungkin tidak akan terselesaikan," jelasnya.

Salehuddin benar-benar meminta perangkat daerah untuk melakukan berbagai percepatan realisasi anggaran. Sehingga, dana yang telah dialokasikan dapat menyentuh kepentingan masyarakat dan memberikan dampak positif.

Selain itu, permintaan ini adalah upaya untuk menghindari terjadinya SILPA. Yakni, jangan sampai nantinya justru akan menghambat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

"Intinya saya minta jangan sampai terjadinya Silpa dan semacamnya," pintanya.

Dengan APBD yang melonjak drastis, Kaltim memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya, asalkan APBD tersebut dikelola dengan bijak dan efektif.

Ke depan, pemangku kepentingan di Kaltim perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menangani berbagai permasalahan krusial seperti kemiskinan, stunting, dan pendidikan. Tujuannya, agar masyarakat Kaltim dapat merasakan manfaat nyata dari peningkatan anggaran tersebut.(ADV)